News & Events
Sederet Fakta Bea Materai yang Naik Jadi Rp 10.000 di 2021
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi akan membawa revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Bea Materai untuk disahkan dalam Sidang Paripurna.
Melalui revisi RUU Bea Materai, tarif bea materai yang sebelumnya memiliki dua tarif yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000, pada 2021 hanya akan menjadi satu tarif yakni menjadi Rp 10.000.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, diberlakukannya ketentuan tersebut pada tahun depan, dengan mempertimbangkan persiapan aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) dan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
"Kita tahu sampai 1 Januari 2021, situasi bisa lebih pulih. Sekaligus juga persiapan peraturan perundang-undangan untuk PP dan sosialisasi berbagai hal yang menyangkut undang-undang ini masih perlu kita lakukan dan gunakan waktu itu," jelas Sri Mulyani di kompleks DPR, Kamis (3/9/2020).
Hanya Berlaku untuk Transaksi di Atas Rp 5 juta
Di dalam RUU Bea Materai, pasal 3 disebutkan, dokumen yang dikenakan tarif bea materai Rp 10.000 yakni hanya untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan.
Bea Materai Berlaku untuk kertas dan non kertas
Sri Mulyani menjelaskan, di dalam RUU Bea Materai, pemerintah akan memberlakukan pengenaan bea materai untuk segala dokumen, baik dalam bentuk dokumen kertas dan dokumen digital atau elektronik.
"Jadi dengan UU Bea Materai baru, diharapkan bisa memperlakukan dokumen yang tidak hanya dalam bentuk kertas namun juga dalam digital. Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman sehingga kita berharap, dengan UU ini kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan non kertas," ujarnya.
Menambah Cuan Pemerintah Rp 11 Triliun
Di dalam draft RUU Bea Materai pada Pasal 2, disebutkan pengaturan bea materai bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Direktur Peraturan Perpajakan i Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Arif Yanuar mengatakan, dengan adanya kenaikan bea materai jadi Rp 10.000 diperkirakan akan menambah potensi penerimaan negara menjadi Rp 11 triliun di tahun 2021.
"Potensi penerimaan negara dari bea materai kertas dan non kertas ini kurang lebih Rp 11 triliun di tahun 2021. Kalau untuk potensi materai digital saja Rp 5 triliun," jelas Arif.
Adapun, penerimaan negara dari bea materai di tahun 2019, dengan adanya tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembar materai, penerimaan negara hanya mencapai Rp 5 triliun.
Belanja di E-Commerce di Atas Rp 5 Juta Kena Bea Materai
Pengenaan bea materai Rp 10.000 di tahun depan, bukan hanya berlaku pada dokumen fisik dalam kertas, tapi juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengkofirmasi, untuk setiap transaksi online, misalnya saja di e-commerce dengan nilai transaksi di atas Rp 5 juta juga akn dikenakan bea materai Rp 10.000.
"Iya [belanja di e-commerce kena bea materai Rp 10.000. Itu dengan materai digital, enggak harus ditempelkan. Jadi, ditambahkan. Mau belanja Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea materai Rp 10.000," jelas Hestu di kompleks DPR, Kamis (3/9/2020).
Dia menjelaskan, pengenaan bea materai yang selama ini hanya berlaku pada dokumen berbentuk kertas karena aturan yang lama berbunyi demikian.
Meski begitu, kata Hestu ada beberapa transaksi yang akan terbebas dari pengenaan bea materai usai batasannya dinaikkan menjadi di atas Rp 5 juta.
"Belanja apapun selama di atas Rp 5 juta, maka akan kena. Tapi nanti pasti akan ada yang hilang karena batasnya kita naikkan menjadi Rp 5 juta, misalnya tagihan listrik, kan selama ini tagihan listrik di atas Rp 1 juta kena, sekarang hanya yang di atas Rp 5 juta yang kena," ujarnya.
Direktur Perpajakan I DPJ, Arif Yanuar menambahkan, dokumen elektronik yang kemungkinan bakal terkena bea materai Rp 10.000 pada awal tahun depan adalah tagihan kartu kredit.
"Mungkin contoh tagihan kartu kredit sekarang email ya, kan nggak dicetak lagi. Itu termasuk salah satunya seperti itu contoh," kata Arif.
Transaksi Saham Terkena Bea Materai
Di dalam RUU Bea Materai, disebutkan, dokumen yang dikenakan bea materai, bersifat perdata di antaranya
1. Surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang
Nah, di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf d dinyatakan surat berharga adalah saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, warrant, option, deposito, dan sejenisnya, termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya.
"Sebagai contoh, penerbitan 100 (seratus) lembar saham yang dituangkan dalam 1 (satu) surat kolektif saham, maka Bea Meterai hanya terutang atas surat kolektif sahamnya saja," tulis penjelasan tersebut.
RUU tersebut menjelaskan lebih lanjut dokumen transaksi surat berharga antara lain bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di dalam bursa efek berupa trade confirmation.
Selain itu, dokumen transaksi surat berharga adalah bukti atas transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk Dokumen berupa akta notaris, kuitansi, atau Dokumen lainnya, yang digunakan sebagai bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di luar bursa efek.
Pembebasan Bea Materai Untuk Dokumen Tertentu
Sri Mulyani menjelaskan, pembebasan bea materai diberlakukan untuk penanganan bencana alam. Juga pembebasan untuk segala kegiatan bersifat keagamaan dan sosial, di dalam rangka mendorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional.
"Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan yang tadinya dokumen di atas Rp 1 juta harus biaya materai," jelas Sri Mulyani di ruang rapat KK 1, Kamis (3/9/2020).
"Untuk saat terutang dan subyek biaya materai secara terperinci per jenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea materai, ini akan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Di dalam RUU Bea Materai Pasal 7 dijelaskan, bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa terkat lalu lintas orang dan barang. Di antaranya berupa surat penyimpanan barang, konosemen, suart angkutan penumpang dan barang, dan sebagainya.
Tarif bea materai juga tidak berlaku untuk segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan Pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud, dan sebagainya.
Melalui revisi RUU Bea Materai, tarif bea materai yang sebelumnya memiliki dua tarif yakni Rp 3.000 dan Rp 6.000, pada 2021 hanya akan menjadi satu tarif yakni menjadi Rp 10.000.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, diberlakukannya ketentuan tersebut pada tahun depan, dengan mempertimbangkan persiapan aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) dan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
"Kita tahu sampai 1 Januari 2021, situasi bisa lebih pulih. Sekaligus juga persiapan peraturan perundang-undangan untuk PP dan sosialisasi berbagai hal yang menyangkut undang-undang ini masih perlu kita lakukan dan gunakan waktu itu," jelas Sri Mulyani di kompleks DPR, Kamis (3/9/2020).
Hanya Berlaku untuk Transaksi di Atas Rp 5 juta
Di dalam RUU Bea Materai, pasal 3 disebutkan, dokumen yang dikenakan tarif bea materai Rp 10.000 yakni hanya untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan.
Bea Materai Berlaku untuk kertas dan non kertas
Sri Mulyani menjelaskan, di dalam RUU Bea Materai, pemerintah akan memberlakukan pengenaan bea materai untuk segala dokumen, baik dalam bentuk dokumen kertas dan dokumen digital atau elektronik.
"Jadi dengan UU Bea Materai baru, diharapkan bisa memperlakukan dokumen yang tidak hanya dalam bentuk kertas namun juga dalam digital. Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman sehingga kita berharap, dengan UU ini kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan non kertas," ujarnya.
Menambah Cuan Pemerintah Rp 11 Triliun
Di dalam draft RUU Bea Materai pada Pasal 2, disebutkan pengaturan bea materai bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Direktur Peraturan Perpajakan i Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Arif Yanuar mengatakan, dengan adanya kenaikan bea materai jadi Rp 10.000 diperkirakan akan menambah potensi penerimaan negara menjadi Rp 11 triliun di tahun 2021.
"Potensi penerimaan negara dari bea materai kertas dan non kertas ini kurang lebih Rp 11 triliun di tahun 2021. Kalau untuk potensi materai digital saja Rp 5 triliun," jelas Arif.
Adapun, penerimaan negara dari bea materai di tahun 2019, dengan adanya tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000 per lembar materai, penerimaan negara hanya mencapai Rp 5 triliun.
Belanja di E-Commerce di Atas Rp 5 Juta Kena Bea Materai
Pengenaan bea materai Rp 10.000 di tahun depan, bukan hanya berlaku pada dokumen fisik dalam kertas, tapi juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengkofirmasi, untuk setiap transaksi online, misalnya saja di e-commerce dengan nilai transaksi di atas Rp 5 juta juga akn dikenakan bea materai Rp 10.000.
"Iya [belanja di e-commerce kena bea materai Rp 10.000. Itu dengan materai digital, enggak harus ditempelkan. Jadi, ditambahkan. Mau belanja Rp 10 juta atau Rp 1 miliar, tetap kena bea materai Rp 10.000," jelas Hestu di kompleks DPR, Kamis (3/9/2020).
Dia menjelaskan, pengenaan bea materai yang selama ini hanya berlaku pada dokumen berbentuk kertas karena aturan yang lama berbunyi demikian.
Meski begitu, kata Hestu ada beberapa transaksi yang akan terbebas dari pengenaan bea materai usai batasannya dinaikkan menjadi di atas Rp 5 juta.
"Belanja apapun selama di atas Rp 5 juta, maka akan kena. Tapi nanti pasti akan ada yang hilang karena batasnya kita naikkan menjadi Rp 5 juta, misalnya tagihan listrik, kan selama ini tagihan listrik di atas Rp 1 juta kena, sekarang hanya yang di atas Rp 5 juta yang kena," ujarnya.
Direktur Perpajakan I DPJ, Arif Yanuar menambahkan, dokumen elektronik yang kemungkinan bakal terkena bea materai Rp 10.000 pada awal tahun depan adalah tagihan kartu kredit.
"Mungkin contoh tagihan kartu kredit sekarang email ya, kan nggak dicetak lagi. Itu termasuk salah satunya seperti itu contoh," kata Arif.
Transaksi Saham Terkena Bea Materai
Di dalam RUU Bea Materai, disebutkan, dokumen yang dikenakan bea materai, bersifat perdata di antaranya
1. Surat perjanjian, surat keterangan/pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang
Nah, di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf d dinyatakan surat berharga adalah saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, warrant, option, deposito, dan sejenisnya, termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya.
"Sebagai contoh, penerbitan 100 (seratus) lembar saham yang dituangkan dalam 1 (satu) surat kolektif saham, maka Bea Meterai hanya terutang atas surat kolektif sahamnya saja," tulis penjelasan tersebut.
RUU tersebut menjelaskan lebih lanjut dokumen transaksi surat berharga antara lain bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di dalam bursa efek berupa trade confirmation.
Selain itu, dokumen transaksi surat berharga adalah bukti atas transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk Dokumen berupa akta notaris, kuitansi, atau Dokumen lainnya, yang digunakan sebagai bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di luar bursa efek.
Pembebasan Bea Materai Untuk Dokumen Tertentu
Sri Mulyani menjelaskan, pembebasan bea materai diberlakukan untuk penanganan bencana alam. Juga pembebasan untuk segala kegiatan bersifat keagamaan dan sosial, di dalam rangka mendorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional.
"Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan yang tadinya dokumen di atas Rp 1 juta harus biaya materai," jelas Sri Mulyani di ruang rapat KK 1, Kamis (3/9/2020).
"Untuk saat terutang dan subyek biaya materai secara terperinci per jenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea materai, ini akan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Di dalam RUU Bea Materai Pasal 7 dijelaskan, bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa terkat lalu lintas orang dan barang. Di antaranya berupa surat penyimpanan barang, konosemen, suart angkutan penumpang dan barang, dan sebagainya.
Tarif bea materai juga tidak berlaku untuk segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan Pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud, dan sebagainya.
Latest News & Events
Poin - Poin Lengkap RUU HPP : Tarif PPN Terbaru hingga Tax Amnesty Jilid IIPoin - Poin Lengkap RUU HPP : Tarif PPN Terbaru hingga Tax Amnesty Jilid II
RUU Cipta Kerja Disahkan! Kluster Pajak Masuk Didalamnya, Berikut Perubahan Pasal di UU Pajak
RUU Cipta Kerja Disahkan! Kluster Pajak Masuk Didalamnya, Berikut Perubahan Pasal di UU Pajak
Fasilitas PPh Final 0,5 Persen Bagi UMKM Segera Berakhir, Ini Penjelasan DJP
Dengan merujuk pada ketentuan tersebut maka fasilitas fiskal berupa PPh final 0,5 persen bagi WP badan PT akan berlaku hingga akhir tahun pajak 2020. Sementara bagi WP Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.
Sederet Fakta Bea Materai yang Naik Jadi Rp 10.000 di 2021
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi akan membawa revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Bea Materai untuk disahkan dalam Sidang Paripurna.
Perburuan Dimulai! Ini Alasan NPWP & NIK KTP Bakal Digabung
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk menerapkan identitas tunggal atau Single Identification Number (SID) di Indonesia. Dengan rencana ini maka nantinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP akan digabung menjadi satu.